gambar Tantangan Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia

Jpeg

Oleh Hilmy Prilliadi

Sektor pertanian memiliki kontribusi dan peran yang cukup strategis dalam pembangunan, namun dalam perjalanannya memiliki beberapa tantangan dalam mengembangkan dan membangun sektor pertanian. Kita sering mendengar terutama ketika berada dalam perkuliahan bahwa faktor yang menjadi tantangan untuk membangun sector pertanian ini adalah faktor SDM. Akan tetapi dalam realitasnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian tidak sesempit itu. Adapun beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian adalah sebagai berikut :

  1. Pertanian Tidak Ditempatkan sebagai Sektor Prioritas

Salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan sektor pertanian yang sampai saat ini masih merupakan tumpuan hidup masyarakat Indonesia adalah karena pemerintah terlalu sering menempatkan sektor ini bukan sebagai sektor prioritas. Melainkan sektor pertanian pada umumnya hanya ditempatkan sebagai sektor pendukung. Menurut Gadang, S. T., Dimas (2010) pembangunan nasional dalam tiga dekade terakhir ini lebih memprioritaskan sektor manufaktur. Sementara itu, di banyak negara sektor pertanian justru ditempatkan sebagai prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa.

Saat era modern ini, semestinya pemerintah Indonesia lebih memberikan dukungan bagi sektor pertanian agar dapat berkembang lebih cepat. Hal ini dikarenakan sektor pertanian memiliki berbagai kelebihan seperti mampu menjadi penyedia pangan nasional, memberi kontribusi besar terhadap PDB, mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, memiliki potensi lahan yang luas dan sumber daya alam yang besar serta beragam. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah bisa berupa kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku sektor ini, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, dan lainnya. Dengan dukungan pemerintah maka diharapkan komoditas pertanian akan mempunyai keunggulan daya saing dan kemandirian produk sehingga pada gilirannya akan membuat produk pertanian Indonesia mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

  1. Adanya Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Menurut Blanford (2011), pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian telah memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD (Economic Co-operation and Development). Laju pertumbuhan produktivitas faktor total di sektor ini telah melampaui sektor lainnya. Bahkan buruh dari kegiatan pertanian telah memacu ekspansi ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja di sektor-sektor lainnya. Pertanian akan terus menjadi sumber signifikan dari pekerjaan dan pendapatan di banyak negara non-OECD dan akan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi masa depan di negara-negara tersebut.

Namun demikian, sektor pertanian dianggap akan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menerapkan strategi pertumbuhan hijau. Kondisi ini dikarenakan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi serta jumlah populasi dunia dan pendapatan warga dunia yang semakin tinggi. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingginya permintaan terhadap berbagai jenis makanan dan bahan baku pertanian di seluruh dunia. Padahal sumber daya alam akan semakin langka, terutama tanah dan air yang kedua jenis barang ini justru menjadi andalan sektor pertanian.

Ekspansi besar yang tidak diantisipasi dalam permintaan untuk produk-produknya dapat menyebabkan peningkatan kontribusi negatif sektor pertanian terhadap kualitas lingkungan global. Misalnya, hilangnya keanekaragaman hayati melalui penggundulan padang rumput dan hutan, adanya tekanan berkelanjutan pada pasokan air yang semakin langka atau naiknya pencemaran air oleh bahan kimia dan kotoran hewan. Kontribusi negatif tersebut bisa terus terjadi jika model pembangunan sektor pertanian terus menggunakan the source exploitation model.

Pembangunan sektor pertanian ke depan hendaknya juga disinergikan dengan kualitas lingkungan alam. Misalnya dengan meminimalisir penggunaan pupuk dan pestisida yang menganduk zat kimia anorganik dan dialihkan ke penggunaan pupuk dan pestisida organic agar hasil tanaman pangan yang dikonsumsi oleh manusia tetap aman dan tidak merusak lingkungan. Hal ini harus menjadi pertimbangan pelaku pertanian meskipun sebenarnya penggunaan pupuk dan pestisida organik biasanya menghasilkan produksi pangan yang rendah. Inilah tantangan bagi pemerintah khususnya Kementerian Pertanian untuk memikirkan terobosan solusi terhadap masalah ini, yaitu bagaimana agar produksi pangan tetap terjaga secara kuantitas dan kualitas lingkungan tetap baik.

  1. Adanya Dampak Negatif dari Otonomi Daerah

Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah) akan berpengaruh terhadap pembangunan di sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan dengan berlakunya otonomi daerah dapat menyebabkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama terhadap produksi pertanian khususnya pangan, sangat mengandalkan program-program pembangunan pertanian dan kebijakan yang dilaksanakan di tiap-tiap daerah dengan mempertimbangkan keunggulan dan karakteristik dari daerah-daerah tersebut.

Salah satu dampak dari kondisi ini adalah ketika sebuah daerah yang bukan menjadi sentra produksi pangan akan membeli barang hasil pertanian yang umumnya jauh dari pasar dan sentra produksi dengan harga produk pertanian yang lebih tingggi. Hal ini dikarenakan pengirimannya harus melewaiti wilayah lain (antar kabupaten, antar provinsi, dan bahkan antar pulau) sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi. Namun demikian, kondisi ini akan diperparah lagi dengan munculnya berbagai peraturan daerah dan pungutan di daerah-daerah yang dilintasi produk pertanian tersebut dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan dan pungutan ini juga terkadang tumpang tindih sehingga dapat mengakibatkan biaya perdagangan produk pertanian menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya konsumen harus membayar barang tersebut dengan harga yang sangat mahal.

Seharusnya ada harmonisasi dan koordinasi antara peraturan dengan pemda, serta antara pemda dengan pemerintah pusat terkait program pembangunan sektor pertanian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan disinsentif seperti mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lainnya bagi pemda yang menghambat baik langsung maupun tidak langsung terhadap produksi sektor pertanian. Sehingga implementasi dari otonomi daerah terutama dalam hal meningkatkan PAD tidak menghambat pertumbuhan sektor riil seperti produksi dan perdagangan pangan.

  1. Adanya Dampak Negatif dari Global Warming

Sektor pertanian mengalami dampak yang besar dari fenomena global warming. Di antara akibat dari perubahan iklim adalah adanya kelembaban tanah dan variasi iklim yang sangat fluktuatif yang secara keseluruhan akan mengancam keberhasilan produksi pangan tersebut. Dampak langsung dari perubahan iklim di antaranya adalah terjadinya penurunan produktivitas dan produksi pertanian terutama di subsektor tanaman pangan, sedangkan dampak tidak langsungnya adalah frekuensi dan intensitas bencana alam (terutama banjir dan kekeringan) yang semakin meningkat. Akibat dari bencana alam ini adalah terjadinya penurunan produksi pertanian dan kerusakan infrastruktur pertanian khususnya di pedesaan.

Menurunnya produktivitas pertanian di negara-negara berkembang sebagai akibat dari perubahan iklim ini, menurut Husen, Sunaryo (2011) diperkirakan berada pada angka 9,00 sampai 21,00 persen, sedangkan untuk negara-negara maju produktivitas pertanian ini akan bervariasi dari kemungkinan terjadinya penurunan sebesar 6,00 persen sampai terjadinya kenaikan sebesar 8,00 persen tergantung dampak yang saling menutupi dari tambahan karbon di udara terhadap tingkat fotosintesis.

  1. Sulitnya Aksesibilitas untuk Mendapatkan Input Pertanian

Rendahnya aksesibilitas terhadap input pertanian (dalam hal ini bibit/benih dan pupuk) menurut Pasaribu, Sahat, dkk (2007) akan mempengaruhi proses produksi pertanian di faktor eksternalitas seperti perubahan seperti perubahan iklim dan curah hujan yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan input pertanian dan bahan baku dalam proses produksi merupakan bagian yang sangat penting untuk menghasilkan output pertanian. Menurut Pasaribu, Sahat, dkk (2007) kebiijakan pemerintah dalam penyediaan bibit dan pupuk bersubsidi yang berjalan selama ini diduga belum tepat sasaran karena berbagai sebab di antaranya adalah adanya penyelewengan dan manipulasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.

Permasalahan aksesibilitas input pertanian di masa sekarang, dalam hal ini penyediaan bibit/benih dan pupuk ternyata jauh lebih kompleks. Ada beberapa sebab mengapa petani tidak bisa mendapatkan barang input ini secara lancar yaitu:

  • Penyaluran subsidi pertanian dan tata niaga pertanian yang menindas petani. Anggaran subsidi pertanian di APBN 2013 sebesar 143,45 triliun, sebesar 13,95 triliun dugunakan untuk subsidi pupuk dan 129,5 triliun digunakan untuk subsidi benih. Masalahnya adalah dana subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memproduksi pupuk dan benih secara masal. Masalah lainnya, petani tidak mengetahui HPP (Harga Pokok Penjualan) pupuk dan benih, selain itu distributor tetap mengambil keuntungan yang besar sehingga HET (Harga Eceran Tertinggi) ke petani sangat tinggi yang pada gilirannya justru para distributor itulah yang memperoleh keuntungan yang sangat tinggi dan bukan petani.
  • Kementerian Pertanian yang mempunyai dana subsidi pupuk organik (kira-kira sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2013), namun Kementan Pertanian justru memberikan dananya ke perusahaan besar bukan ke kelompok tani organik.

Kementerian Pertanian hendaknya lebih serius mengembangkan kedaulatan pangan Indonesia, dengan salah satu caranya adalah memberikan alokasi anggaran pupuk dan benih tersebut langsung ke petani sehingga penyelewengan bisa diminimalisir.

  1. Sulitnya Aksesibilitas untuk Mendapatkan Kredit Pembiayaan

Menurut Pasaribu, Sahat, dkk (2007), kelembagaan keuangan yang berada di daerah seperti bank pembangunan daerah (BPD), dan cabang-cabang bank pemerintah di daerah serta lembaga perkreditan (BPR dan sejenisnya) yang berada di daerah dinilai masih belum memberikan fasilitas pelayanan pembiayaan yang memadai bagi pembangunan sektor pertanian. Kondisi ini menambah tingkat kesulitan bagi para pelaku di sektor pertanian dalam meningkatnya produksi dan produktivitasnya karena tidak adanya dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan yang ada yang sebenarnya diharapkan dapat memback-up modal sendiri yang terkadang tidak cukup untuk menutup kebutuhan pendanaan yang diinginkan.

Meskipun sekarang sudah banyak program kredit sektor pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah baik melalui skema subsidi bunga (seperti KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS) maupun skema penjaminan (KUR), namun penyerapan pada sebagian skema kredit tersebut masih terhitung rendah dan tidak sebanding dengan peran dan kontribusi yang selama ini diberikan oleh sektor pertanian kepada perekonomian negara.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk menemukan penyebab dari sulitnya akses petani terhadap program kredit sektor pertanian ini, apakah penyebab tersebut ada di bank penyalur terkait dengan aspek prudentiality perbankan tersebut dalam menyalurkan kreditnya, atau sumber masalahnya ada pada model/skema kredit program yang mungkin dianggap cukup rumit dalam aplikasinya, atau pada aspek feasibilitas dan bankabilitas dari usaha ekonomi para petaninya, dan aspek lainnya. Dengan evaluasi ini maka akan ditemukan akar penyebab dari permasalahan di atas.


DAFTAR PUSTAKA

Blanford, David, 2011, The Contribution of Agriculture to Green Growth, Pennsylvania State University, University Park, United States, available online at http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/48258861.pdf

Aziz, A. (2015). Urgensi dan Kendala Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia. In H. Amir, Insyafiah, M. Nasir, Hadi Setiawan, A. Aziz, Indria Wardhani, & A. Yasin, Program Pembiayaan Pertanian (pp. 26-32). Jakarta: Nagamedia.

Pasaribu, Sahat, Bambang Sayaka, Wahyuning K. Sejati, Adi Setiyanto, Juni Hestina, dan Jefferon Situmorang, Analisis Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian (Seminar Hasil Penelitian), Pusat Analisis Sosial Eknonomi dan Kebijakan Pertanian, Desember 2007, tersedia secara online di http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/SHP_SHT_2007.pdf

Husen, Suharyo, Prospek, Kendala, dan Kebijakan Investasi di Sektor Pertanian: Pandangan Pelaku Usaha, dapat diakses secara online di http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Pros_MU_Suharyo_2011.pdf


toko-agro

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s