gambar Workshop dan Temu Korban Investasi Lahan Skala Besar, Mendesak Tanggungjawab Korporasi dan Negara

IMG_20160224_171247

Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Koalisi Korban Investasi menggelar Workshop dan Temu Korban Investasi Berbasis Lahan Skala Besar pada Rabu-Kamis (24-25/02/16) di Gedung PMI Riau, Tangkerang Selatan, Pekanbaru.

Workshop dan Temu Korban dengan tema `Mendorong Tanggungjawab Korporasi dan Negara atas Dampak Buruk Investasi Berbasis Lahan Skala Besar di Indonesia` tersebut, digelar guna mendesak tanggungjawab Korporasi dan Negara terhadap permasalahan yang muncul akibat investasi berbasis lahan skala besar.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh AGRA, Linkar Borneo, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jaringan Masyarakat Gambut Jambi, Rumpun Perempuan dan Anak, Serikat Pemuda Riau, KALIPTRA dan Front Mahasiswa Nasional, dengan diikuti 145 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Menurut Koalisi, investasi berbasis lahan Skala Besar dalam prakteknya memunculkan berbagai masalah dan dampak buruk terhadap rakyat dan lingkungan terus meluas di berbagai daerah. Bukan hanya persoalan perampasan tanah, namun juga melahirkan konflik agraria yang melibatkan 3.678 kepala keluarga (KK), kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat yang berakibat pada tewasnya lima orang rakyat Indonesia.

Di sektor lingkungan, dampak Buruk investasi berbasis lahan Skala Besar Di Indonesia seperti Sinarmas grup, Wilmar group dan April grup berkontribusi besar atas meningkatnya laju deforestasi, degradasi kawasan hutan dan lahan gambut, hingga terjadinya kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia. Sedangkan pada sektor perburuhan, upah rendah, buruknya kondisi lingkungan kerja dan lemahnya jaminan keselamatan kerja bagi buruh, termasuk perempuan dan anak juga menjadi deratan praktik buruk pengelolaan perkebunan.

Kasus tersebut melibatkan 38 perusahaan, termasuk di dalamnya negara, baik dalam wujud badan usaha milik negara (BUMN) seperti Perhutani, PTPN, maupun wujudnya taman nasional. Ada juga dua konflik yang terjadi dengan TNI.

Workshop dan pertemuan tersebut menghasilkan resolusi untuk Korporasi dan Negara. Koalisi mendesak korporasi untuk segera mengembalikan tanah rakyat yang dirampas, menghentikan mobilisasi aparat untuk tidak mengintimidasi masyarakat dengan kekerasan. Sedangkan kepada Negara, koalisi menuntut untuk : segera melaksanakan reforma agrarian sejati, segera menyelesaikan 38 konflik dengan luasan 890,802 Ha, segera mengembalikan tanah rakyat yang dirampas, segera menghentikan penerbitan izin baru dan menciptakan produk undang-undang yang berpihak pada kaum tani.

Koalisi berharap dari kegiatan tersebut dapat menjadi wadah untuk mencapai gagasan dan melahirkan resolusi yang komprehensif kepada negara dan korporasi, atas berbagai persoalan yang telah ditimbulkan, dan mencegah semakin meluasnya dampak buruk dan korban dari perkebunan skala besar di Indonesia. ( )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s