gambar Tetap Konsisten Menolak Revisi UU KPK, Masyarakat Jogja Aksi Turun Ke Jalan

2016-02-16 11.54.07

Masyarakat Jogja konsisten menolak keras pelemahan terhadap KPK lewat revisi UU KPK. Setelah Ahad (14/02) lalu sejumlah kalangan dan tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jogja Anti Korupsi menyatakan sikapnya menolak revisi UU KPK di Kantor PP Muhammadiyah, hari ini, Selasa (16/02) Koalisi kembali turun ke jalan untuk terus menyuarakan kebenaran.

Massa aksi ‘gumregah’ menyerbu kantor DPRD DIY sejak pukul 09.00 WIB. Mereka berorasi menolak revisi UU No. 30 Tahun 2002 tersebut yang terbukti nyata akan melemahkan kinerja KPK. “Hari ini kita mengajak seluruh masyarakat Jogja, untuk mengetahui bahwa, baru saja, sebuah lembaga yang tengah menunjukkan kekuatannya untuk memberantas korupsi, akan dilemahkan oleh pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan untuk menggerogoti kekayaan negara dan menggerogoti kesejahteraan masyarakat”, begitu teriak salah seorang demonstran dengan lantang.

Aksi teatrikal juga ditampilkan oleh salah seorang demonstran yang melumuri tubuhnya dengan cat merah, kemudian membacakan puisi sebagai simbol penolakan dan perlawanan kepada pihak-pihak yang berupaya melemahkan KPK dan melanggengkan budaya korupsi.

Fatma Wulandari, massa aksi yang juga aktivis Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan ini harus dilakukan karena  pernyataan sikap di Kantor PP Muhammadiyah kemarin dirasa belum cukup, buktinya hingga hari ini belum ada i’tikat  baik dari para partai politik untuk menyatakan sikapnya dalam menghentikan upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK tersebut.

Fatma menyebutkan bahwa tujuan aksi ini adalah memberikan pernyataan sikap koalisi masyarakat Jogja yang telah disepakati di PP Muhammadiyah kemarin, kepada DPRD DIY serta menggugah komponen masyarakat yang lebih luas agar ‘gumregah’ menolak revisi UU KPK. Fatma mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang belum faham tentang adanya upaya pelemahan KPK lewat revisi UU ini.

Upaya pelemahan KPK lewat revisi UU KPK diketahui dari 4 point dalam draft revisi UU KPK yang sedang digarap DPR, yaitu 1) dibentuknya dewan pengawas; 2) penyadapan hanya pada tahap penyidikan; 3) KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri; dan 4) KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Agenda revisi UU KPK tersebut memicu aksi-aksi penolakan diberbagai daerah, seperti Semarang, Malang, Yogyakarta serta daerah-daerah lain.

Dalam aksi tersebut Koalisi menuntut agar seluruh fraksi yang ada di DPR segera membatalkan rencana pembahasan revisi UU KPK di sidang paripurna DPR yang akan digelar Kamis (18/02) besok, Presiden Jokowi agar menolak membahas RUU KPK bersama DPR, serta selalu waspada terhadap orang-orang di sekitarnya yang memiliki kepentingan untuk menguasai ekonomi dan politik, serta masyarakat harus menghukum partai-partai politik yang mendukung revisi UU yang melemahkan KPK dengan tidak memilih kandidat yang diusung partai tersebut di Pemilu maupun Pilkada.

Aksi dilanjutkan dengan longmarch menuju nol kilometer dengan terus meneriakkan orasi anti korupsi serta dukungan terhadap KPK. Aksi diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap Jogja Gumregah Tolak Revisi UU KPK oleh Koordinator aksi. Massa aksi beri’itikad untuk terus mengawal pembatan revisi UU KPK ini, dengan kampanye lewat media, dan mengadakan aksi dengan massa yang lebih besar lagi. “Kalau belum ada respon positif, kami siap aksi dengan massa yang lebih banyak”, tegas massa aksi. (Erka)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s